Membaca Komunikasi Politik Rezim Prabowo: Antara Nasionalisme dan Humanisme

Oleh:H. SYAHRIR NASUTION.  - Managing DIRECTOR PECI INDONESIA( POLITICAL & ECONOMIC CONSULTING INSTITUTE - Indonesia ).

Jeritansuaraharirakyat.blogspot.com l 

Medan ------

Membaca komunikasi politik Presiden Prabowo Subianto—sebagai orang nomor satu di Republik ini—publik seolah dipaksa menelan pil pahit: belum jelas ke arah mana bangsa ini sedang dibawa. Di tengah pidato, pernyataan resmi, dan narasi kenegaraan yang disampaikan ke publik, muncul kegelisahan mendasar akibat ketegangan antara retorika kekuasaan dan realitas yang dialami rakyat.

Komunikasi politik presiden sejatinya menjadi jembatan antara negara dan warga. Namun hari ini, jembatan itu tampak rapuh. Narasi yang disampaikan dari pusat kekuasaan sering terdengar optimistis, bahkan normatif, sementara di tingkat akar rumput, rakyat justru merasakan krisis demi krisis yang belum tertangani secara memadai.

Padahal, niat dan rekam jejak personal Presiden Prabowo tidak diragukan. Latar belakangnya sebagai prajurit, politisi, serta anak dari tokoh besar pergerakan sosialisme kerakyatan—Bung Sjahrir—memberikan harapan besar bahwa kepemimpinannya akan berpijak pada nilai nasionalisme yang beriringan dengan humanisme. 

Bung Sjahrir, yang diakui secara internasional sebagai pemikir dan pejuang kemerdekaan, menjadikan sosialisme kerakyatan religius sebagai jalan tengah antara keberpihakan pada rakyat dan nilai-nilai kemanusiaan universal.

Namun harapan itu, hingga kini, belum sepenuhnya terkonfirmasi dalam praktik kebijakan dan komunikasi negara.

Nasionalisme yang Kehilangan Sentuhan Kemanusiaan.

Di kalangan intelektual dan publik terdidik, mulai berkembang kritik bahwa nasionalisme yang dipraktikkan rezim saat ini cenderung meminggirkan humanisme. Negara tampil kuat dalam simbol, jargon, dan klaim kedaulatan, tetapi terasa lemah dalam empati, kepekaan sosial, dan keberpihakan konkret kepada korban krisis.

Pandangan ini bukan tanpa dasar. Rentetan bencana ekologis yang melanda beberapa provinsi di Sumatra dan Aceh menjadi contoh nyata. Hingga kini, rakyat masih kesulitan melihat gambaran utuh tentang bagaimana negara hadir secara cepat, adil, dan manusiawi—sebagaimana nilai yang diyakini kaum sosialisme kerakyatan religius: nasionalisme yang berjalan seiring dengan humanisme.

Yang muncul justru komunikasi yang defensif, saling lempar tanggung jawab, bahkan penjelasan kebijakan yang sulit diterima akal sehat publik. Ketika rakyat membutuhkan empati dan kehadiran nyata negara, yang mereka dengar justru pembelaan narasi dan statistik.

Persimpangan Jalan Kekuasaan

Tidak berlebihan bila sebagian publik menyebut pemerintahan saat ini berada di “persimpangan jalan”. Di satu sisi, Presiden Prabowo memiliki modal historis, ideologis, dan politik untuk mewujudkan kepemimpinan yang berpihak pada rakyat. Di sisi lain, realitas kebijakan dan komunikasi politik justru menciptakan jarak dengan nilai-nilai tersebut.

Pertanyaan kritis pun mengemuka:

apakah kondisi ini merupakan sinyal dan alarm merah bagi arah demokrasi dan kemanusiaan di Indonesia?

Apakah kita sedang menyaksikan sebuah paradoks Indonesia, di mana nasionalisme dikumandangkan keras, tetapi humanisme justru melemah dalam praktik?

Pertanyaan ini sah, konstitusional, dan dijamin dalam ruang demokrasi. Menyampaikannya bukan bentuk kebencian, melainkan kepedulian terhadap masa depan bangsa.

Penutup: Ujian Sejarah Seorang Presiden

Pada akhirnya, hanya pemimpin yang berani membuka diri terhadap kritik, memperbaiki pola komunikasi, dan mengembalikan empati sebagai fondasi kebijakan yang akan dicatat sejarah secara terhormat. Presiden Prabowo masih memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa nasionalisme sejati tidak pernah bertentangan dengan humanisme.

Justru di situlah ujian kepemimpinan sesungguhnya:

bukan pada kuatnya retorika, tetapi pada keberanian menghadapi realitas dan berpihak pada penderitaan rakyat.

(Jasuti)